“Papua bukan tanah kosong!”
Seruan lantang dari Franky Woro, warga Suku Awyu, seakan menembus bisingnya deru mesin ribuan ekskavator yang mengoyak 2,5 juta hektare hutan alam di Papua Selatan. Melalui film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale, kita disuguhkan sebuah realitas telanjang: atas nama Proyek Strategis Nasional, ruang hidup masyarakat adat sedang diamputasi.
Mengapa judulnya harus “Pesta Babi”, padahal secara visual simbol Salib Merah milik Suku Awyu jauh lebih dominan di sepanjang film? Jawabannya adalah sebuah satir sosial yang menohok: Sebagian besar masyarakat kita jauh lebih sensitif dan histeris mendengar kata babi ketimbang mendengar kata korupsi atau perampasan tanah. Namun, di tengah intimidasi dan ancaman ekosida, masyarakat adat tidak diam. Jika Suku Awyu memancangkan ribuan salib merah, Suku Muyu di bawah pimpinan Kepala Adat Willem Kimko memilih jalan perlawanan kultural melalui tradisi Atatbon atau Pesta Babi.
Bagi kita, rekan dan rekanita Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, dokumenter ini bukan sekadar tontonan, melainkan sebuah refleksi tajam tentang keadilan agraria, ekologi, dan kemanusiaan.
Bagaimana kita sebagai Pelajar NU melihat spirit perjuangan mereka? Sebagai muslim, babi tentu berada dalam koridor teologis yang jelas (haram dikonsumsi). Namun, jika kita memandang dari sosiologis dan ekologis, tradisi Pesta Babi bagi Suku Muyu adalah antitesis dari kapitalisme yang merusak alam.
Tradisi ini tidak bisa dibeli dengan uang instan. Suku Muyu harus merawat hutan, membiarkan babi hidup liar di alam selama 10 tahun, dan menjaga ekosistem tetap seimbang sebelum Atatbon digelar. Dalam sistem barter tradisional menggunakan ot (kulit kerang) dan mindit (taring anjing), pesta ini adalah cara mereka merawat aliansi antar-marga.
Jika hutan hancur oleh perkebunan sawit atau tebu skala masif, babi tidak bisa hidup. Jika babi tidak ada, tradisi Atatbon mati. Jika tradisi mati, hilanglah identitas, ikatan sosial, dan sejarah Suku Muyu. Mempertahankan Pesta Babi adalah cara paling rasional bagi Suku Muyu untuk mempertahankan hak ulayat dan menjaga paru-paru dunia.
Sebagai kader muda NU yang berpijak pada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, kita memiliki kerangka berpikir Tawasuth dan Tawazun. Spirit perjuangan Suku Awyu dan Suku Muyu sangat relevan dengan nilai-nilai fundamental kita.
Islam mengajarkan manusia sebagai khalifah fil ardh (wakil Tuhan di bumi) yang bertugas merawat alam, bukan mengeksploitasinya hingga hancur. Apa yang dilakukan Suku Muyu dengan menjaga hutan adatnya adalah bentuk manifestasi menjaga kelestarian alam yang wajib kita dukung secara moral. Deforestasi 2,5 juta hektare bukan hanya bencana bagi Papua, tapi pemicu krisis iklim global.
Hubbul Wathon Minal Iman (Cinta Tanah Air Sebagian dari Iman). Mencintai tanah air tidak selalu berarti mengamini semua proyek pemerintah tanpa reserve. Cinta tanah air yang sejati adalah membela rakyat dan ruang hidupnya dari penjajahan bentuk baru (kolonialisme oligarki/kapitalis). Ketika 103 ribu rakyat Papua terpaksa menjadi pengungsi sejak 2025 akibat perampasan lahan, solidaritas kita harus berdiri bersama warga yang tertindas.
Perjuangan menjaga alam tidak mengenal batas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Franky Woro dan Willem Kimko sedang menjaga hutan yang oksigennya kita hirup setiap hari. Solidaritas kita harus menembus batas-batas primordial. Ketika ruang pemutaran film Pesta Babi direpresi dan dibubarkan, di sinilah tugas Pelajar NU mengambil peran. Gunakan gadget dan platform organisasi untuk menyuarakan ketidakadilan, melakukan advokasi digital, dan menyebarkan narasi-narasi tandingan yang berpihak pada kaum Mustadhafin (mereka yang dilemahkan).
Perlawanan kultural Suku Muyu membuktikan bahwa senjata paling ampuh melawan rakusnya oligarki bukanlah dengan mesin yang sama, melainkan dengan akar budaya yang mengikat manusia dengan Tuhannya, alamnya, dan sesamanya.
Bagi IPNU-IPPNU, membela hak hidup masyarakat adat Papua adalah wujud nyata dari keimanan yang membumi. Sebab, sejatinya, merampas tanah adat sama dengan merobek sejarah dan membiarkan hutan Papua hancur sama dengan merestui kiamat ekologis yang lebih cepat.
Papua bukan tanah kosong!
Penulis: Rega Ikhsannova
Editor: Nanda Saniaroh
Leave a Comment